JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Balai Pengkajian Teknologi Peratanian (BPTP) Sumatera Barat Jl. Raya Padang-Solok KM 40. Sukarami, Solok, Fak.0755-31138

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk Sumatera Barat.  Sementara sumbangannya terhadap PDRB relatif rendah, tahun 2011 sekitar  22,81%.1 Dari data di atas terlihat bahwa pendapatan petani relatif rendah dibanding sektor lainnya, karena 22,81% PDRB terdistribusi kepada 65,7% rumahtangga tani. Skala usaha petani relatif sempit, karena luas penguasaan lahan sempit, rata-rata sawah 0,30 ha dan lahan kering 0,25 ha. Akibatnya pendapatan petani rendah dan sulit berkembang. Untuk melakukan optimasi sumberdaya yang dimiliki petani agar pendapatan meningkat,  kendala utama adalah keterbatasan modal tunai. Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya yang dimiliki, langkah yang harus ditempuh adalah mengembangkan usaha produktif melalui  peningkatan indeks pertanaman (IP), penerapan teknologi adaptif dan menambah serta memilih usaha pertanian yang paling menguntungkan.  Pengembangan usaha produktif harus fokus, diantaranya dengan pendekatan komoditas unggulan, kawasan dan jelas target produksi yang akan dihasilkan, sehingga bisa diperhitungkan potensi skala usaha yang optimal per petani dan per kawasan, sesuai potensi permintaan pasar.

Persoalan utama petani kecil adalah lemahnya modal dalam mengembangkan usaha. Akibatnya penerapan teknologi menjadi lamban dan skala usaha tidak berkembang.  Umumnya petani kecil tidak akses terhadap sumber modal formal seperti perbankan, sehingga tidak jarang petani terperangkap ke dalam praktek sistim ijon atau rentenir yang merugikan petani. Lembaga Kuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keungan milik petani dan dikelola oleh petani, salah satu alternative membantu petani mempermudah akses ke sumber modal. Pembiayaan LKM-A fokus untuk pengembangan usaha produktif sektor pertanian. LKM-A merupakan salah satu usaha otonom disamping usaha lainnya dibawah naungan Gapoktan. Gapoktan (gabungan kelompok tani) terdiri dari sejumlah  kelompok tani (Poktan) berperan dalam mengorganisir dan memotivasi petani anggota untuk mengembangkan usaha produktif agar terjadi pengembangan komoditas sehamparan dan diharapkan mampu menerapkan inovasi teknologi dalam skala luas. Pengembangan usaha pertanian membutuhkan teknologi adaptif, disini penyuluhan dan ketersediaan teknologi spesifik lokasi berperan besar. Akan tetapi bila tidak didukung oleh ketersediaan modal bagi petani, penerapan inovasi teknologi akan berjalan lamban.

Gapoktan telah diberdayakan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 dan terus berlanjut sampai tahun 2014.2 PUAP memberikan bantuan penguatan modal sebesar Rp. 100 juta per Gapoktan dan selanjutnya Gapoktan harus menumbuhkan  LKM-A untuk mengelola modal tersebut untuk digulirkan diantara petani dan akhirnya diharapkan modal tersebut berkembang. Pada akhirnya indikator benefit yang strategis adalah berfungsinya Gapoktan yang memiliki lembaga keuangan yang kuat didukung oleh usaha otonom lainnya guna melayani kebutuhan usaha produktif sektor pertanian menjadikan kelembagaan petani tersebut sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.3

Tulisan ini bertujuan mengemukakan potensi dan tantangan pengembangan LKM-A  sebagai lembaga pelayanan modal guna mendukung pengembangan usaha produktif sektor pertanian di pedesaan.

 

METODOLOGI

Kajian ini merupakan  bentuk analisis data sekunder dengan sumber data laporan perkembangan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)  bersumber dari  laporan para Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi Sumatera Barat tahun 2012, dan review hasil kajian tentang manfaat keberadaan gapoktan dan LKM-A terhadap perbaikan sistim produksi dan pendapatan petani.4 Khusus untuk LKM-A tahun 2008 dan 2009 dilakukan eksplorasi lapangan untuk melakukan identifikasi asset beberapa contoh LKM-A pada empat kabupaten.   Parameter yang diukur adalah jumlah gapoktan, jumlah LKM-A yang operasional dengan indikator asset di atas Rp. 100,0 juta, besaran asset dari neraca pada akhir tahun 2012. Untuk mengukur kendala, manfaat dan harapan ke depan oleh LKM-A dilakukan FGD pada beberapa gapoktan/LKM-A contoh di kabupaten terpilih.5

KONTRIBUSI EKONOMI KOMODITAS PANGAN

Pertanian menjadi andalan karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Subsektor yang dominan dalam PDRB adalah tanaman pangan dan hortikultura kemudian diikuti oleh perkebunan dan peternakan. Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk mengetahui secara makro sektor dan subsektor yang mempunyai potensi pengembangan yang relatif besar ke depan.  Khusus pada sektor pertanian dalam arti luas (termasuk kehutanan dan perikanan) hasil evaluasi  kontribusi subsektor terhadap PDRB menunjukkan subsektor tanaman pangan memberikan kontribusi relatif besar (11,44%) dibanding subsektor lainnya, akan tetapi rata-rata laju pertumbuhannya per tahun relatif lamban rendah (4,03%) (Tabel 1).  Dengan memperhatikan kapasitas ekonomi dari masing-masing subsektor dan  laju pertumbuhan nilai tambah kontribusi  masing-masing subsektor dalam perekonomian daerah akan diketahui  potensi ekonomi subsektor yang mendapat prioritas pengembangan.6 Disini peran LKM-A secara mikro diharapkan mampu mendorong perumbuhan subsektor prioritas dalam sektor pertanian guna mendukung ketahanan dan kemandirian pangan di Sumatera Barat.

Tabel 1. Kontribusi dan pertumbuhan PDRB subsektor dan sektor pertanian selama lima tahun (2007-2011) di Sumatera Barat.

No.

Sektor/subsektor

Kontribusi terhadap PDRB 2011 (%)

Nilai PDRB (Rp. Juta)

Laju pertumbuhan (%)

2007

2011

 

Pertanian

22,81

8.039

9.414

4,03

1.

Tanaman Pangan dan hortikultura

11,44

4.030

4.723

4,05

2.

Perkebunan

5,75

2.024

2.375

4,08

3.

Peternakan

1,84

631

758

4,69

4.

Kehutanan

1,24

468

513

2,32

5.

Perikanan

2,53

885

1.043

4,19

 

Jumlah modal LKM-A yang sudah terealisasi mendukung pengembangan usaha produktif petani anggota gapoktan sampai tahun 2012 berjumlah Rp. 995,0 Milyar. Modal tersebut sudah berkembang,  karena sebagian LKM-A  telah berjalan sejak tahun 2008 dan setiap tahun jumlah LKM-A yang memperoleh bantuan modal dana PUAP terus bertambah,  sehingga pada akhir tahun 2012 jumlah LKM-A  yang memperoleh bantuan modal PUAP berjumlah  995  buah Gapoktan/LKM-A.  LKM-A tersebut terus berkembang dan sebagian  LKM-A sudah berkerjasama dengan Bank untuk tambahan modal dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memenuhi permintaan petani anggotanya. Jumlah dana yang tersedia di pedesaan untuk pengembangan usaha produktif bidang pertanian tersebut cukup besar, bila digunakan sesuai tujuan program. Usaha produktif petani bervariasi, karena itu alokasi penggunaan modal LKM-A menurut kelompok usaha (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan usaha non budidaya seperti pengolahan hasil skala rumahtangga dan pemasaran skala kecil)  menjadi relatif kecil, apalagi bila dipilah menurut jenis komoditas/usaha.  Tanaman pangan yang dominan diusahakan adalah padi sawah dan jagung dengan jumlah petani pengguna  terbanyak dibanding kelompok usaha lainnya (Tabel 2). Penggunaan dana pinjaman dari LKM-A tersebut umumnya digunakan untuk perbaikan teknik produksi dan benih/bibit varietas unggul menuju paket teknologi rekomendasi, agar supaya produktifitas miningkat dan pengelolaan usaha menjadi efisien.  Pada gilirannya diharapkan pendapatan petani meningkat.

Tabel 2.   Rata-rata  penggunaan dana PUAP dan jumlah petani pengguna  menurut kelompok usaha periode tahun 2008-2012, di Sumatera Barat

 

Penggunaan Modal Usaha

Rata-rata alokasi dana PUAP (Rp.000)

Persenta

se (%)

Jumlah Petani

 

Persenta

se (%)

 

 

Komoditi

Utama

Pangan

48.773.23648.773.236,4

40,0

62.998

52,01

Padi, jagung

Hortikultura

18.289.963,6

15,0

14.472

11,95

Cabe, ketang, hortikultura lainnnya

Perkebunan

6.096.654,5

5,0

8.090

6,68

Kakao, karet, gambir

Peternakan

14.631.970,9

12,0

15.986

13,20

Unggas, Ternak kecil,  Sapi potong

Usaha non    budidaya

34.141.26534.141.265,5

28,0

17.875

14,76

Produk olahan/   pemasaran hasil skala kecil

Jumlah

121.933.091,0

100,0

121.108

100,00

 

Sumber:Sekretariat PUAP 7

 

 

POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN LKM-A

  1. 1. Potensi LKM-A

Sejak tahun 2008-2012 dimana  Gapoktan dan LKM-A dikembangkan, jumlah gapoktan yang tumbuh sebanyak 995 unit dengan jumlah LKM-A aktif dan menjalankan peran sesuai tupoksinyanya sebanyak 842 unit yang tersebar pada 18 kabupaten/kota.  Perkembangan asset LKM-A tersebut bervariasi tergantung kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (Tabel 3).7

LKM-A secara bertahap berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional, melalui pendampingan yang intensif oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan penyuluh pendamping di setiap nagari/kelurahan/desa.  Sasaran akhirnya adalah LKM-A  menjadi lembaga keuangan yang mampu beremitra dengan perbankan atau MUMN/D  agar kinerjanya lebih optimal mendorong pembangunan ekonomi di wilayah kerjanya dalam arti luas.

Tabel 3. Distribusi jumlah gapoktan/LKM-A dan pertumbuhan asset tahun 2008-2012 menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat.

 

No.

Kabupaten/Kota

Jumlah gapoktan (unit)

Jumlah LKM-A  (unit)

Jumlah petani anggota (orang)

Jumlah asset Desember

2012  (Rp000)

1.

Dharmasraya

66

51

8132

9.994.591

2.

Pesisir Selatan

111

79

10545

11.403.100

3.

Sijunjung

68

54

6757

8.066.101

4.

Agam

88

79

6220

12.347.486

5.

Pasaman

41

39

5163

4.567.078

6.

Pasaman Barat

64

60

7822

10.206.759

7.

Lima Puluh Kota

98

93

18681

12.215.876

8.

Solok Selatan

38

36

3878

4.714.733

9.

Solok

74

68

11760

8.250.000

10.

Padang Pariaman

78

76

8607

8.601.374

11.

Tanah Datar

71

68

14940

9.755.289

12.

Ko. Padang

48

34

6363

5.417.080

13.

Ko. Pariaman

65

55

4953

6.935.319

14.

Ko. Payakumbuh

33

29

2415

4.001.556

15.

Padangpanjang

15

9

1842

1.588.000

16.

Ko. Solok

9

2

825

918.000

17.

Ko. Sawahlunto

14

4

1200

1.427.000

18.

Ko. Bukittinggi

14

6

1005

1.523.749


Jumlah

995

842

121.108

121.933.091

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pemberdayaan LKM-A menuju tercapainya sasaran akhir di atas. Peningkatan kapasitas SDM pengelola telah dilakukan baik oleh pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota termasuk pihak perbankan diantaranya Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari. PMT telah dilatih sebagai konsultan keuangan mitra bank (KKMB) oleh BI. Berbagai fasilitas untuk kelancaran operasional juga sudah difasiltasi seperti perangkat komputer diikuti dengan pelatihan operasional softwere agar supaya LKM-A menjadi profesional.  Namun, keberhasilan LKM-A tergatung pada keberhasilan petani dalam mengembangkan usaha produktif mereka dan begitu juga sebaliknya.  Pembiayaan bagi pelaku usaha menjadi produktif, menguntungkan dan berkembang sehingga tidak terajadi kredit macet. Oleh karena itu LKM-A ini dibangun atas prinsip saling membutuhkan dan partisipasi masyarakat dalam membangun LKM-A merupakan kunci sukses LKM-A ke depan.

Dampak keberadaan LKM-A secara umum sudah mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan bergulirnya dana penguatan modal awal dengan total kumulatif selama kurun waktu 5 tahun (2008-2012) dengan modal awal sebesar Rp. 99,5 milyar dan berkembang menjadi Rp. 121,9 milyar pada akhir tahun 2012 dengan pertumbuhan selama lima tahun 22,5%. Dukungan berbagai pihak untuk penguatan lembaga keuangan mikro ini ke depan sangat diharapkan.  Pendampingan oleh personal/lembaga independen disamping tenaga fungsional sesuai  tupoksinya perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.

  1. 2. Tantangan Pengembangan LKM-A

LKM-A sebagai lembaga keuangan mikro milik petani untuk pemberdayaan memerlukan minimal 4 hal pokok yaitu: (i) Pendampingan berkelanjutan; (ii)  Sumberdaya pengelola yang terampil dan amanah; (iii) Fasilitas operasional yang memadai diantaranya kantor yang layak (aman, nyaman dan tata letak strategis), fasilitas mendukung kenyamanan bekerja dan sistem administrasi yang tertib dan terukur; (iv) Legalitas hukum.

Khusus untuk mendukung penguatan LKM-A Kementerian Pertanian menunjuk dan menempatkan sejumlah tenaga pendamping  yaitu Penyelia Mitra Tani (PMT) pada setiap kabupaten/kota pelaksana program PUAP. Pendamping usaha produktif dan kelembagaan petani ditepkan penyuluh pendamping setempat melalui Surat Keputusan Bupati/walikota. Jumlah PMT terbatas dan sampai tahun 2013 rasio PMT per LKM-A adalah 24-25 LKM-A per PMT. Sementara kondisi ideal adalah 15-20 LKM-A per PMT, tergantung pada sebaran lokasi dan kondisi infrstruktur wilayah kabupaten/kota. Dampaknya negativenya adalah sekitar 15% LKM-A belum berjalan sesuai harapan dan LKM-A yang sudah aktif pertumbuhan asset relativ lamban.

LKM-A sebagai pelayanan jasa keuangan merupakan  faktor kunci keberhasilan gapoktan dalam mendorong pengembangan usaha pertanian, agar eksistensinya dirasakan manfaatkan oleh petani dan masyarakat di wilayah kerja nagari/kelurahan/desa secara umum. Kapasitas SDM pengelola LKM-A bervariasi dan rata-rata relative lemah. Meskipun sistim pendfampingan formal oleh PMT belum berakhir, namun memerlukan fasilitasi pemberdayaan SDM oleh pemangku kepentingan guna percepatan kemandirian LKM-A.

LKM-A sebagai unit jasa keuangan dibawah naungan kelembagaan seperti  disajikan pada Gambar 1, gapoktan berperan mendorong pemberdayaan LKM-A.  Kewenangan LKM-A adalah diberikan kewenangan mengelola modal untuk pembiayan usaha produktif atas kesepakatan bersama.  Hubungan structural dan fungsional antara gapoktan dan LKM-A belum sepenuhnya berjalan baik.  Kekompakan antara gapoktan dan LKM-A perlu dibina agar pemahaman tentang kelembagan ini menjadi kuat dan persepsi yang sama agar supaya kelembagaan petani keberadaannya sudah menyeluruh ini menjadi kondusif.

Jumlah pengelola LKM-A tergantung struktur LKM-A yang disepakati dalam musyawarah anggota.8, 9, 10 Sebagian LKM-A dikelola oleh 5 orang yaitu: manejer umum, pembiayaan, pembukuan, penggalangan dana dan kasir, dan sebagian lagi ada LKM-A yang dikelola oleh 3 orang yaitu: manejer umum merangkap pembiayaan, pembukuan merangkap penggalangan dana dan kasir. LKM-A secara langsung atau tidak langsung mampu mengatasi masalah modal petani dan  menciptakan kesempatan kerja. Dengan adanya LKM-A, eksistensi gapoktan sebagai kelembagaan petani sudah dirasakan manfaatnya oleh petani.

Gambar 1. Kedudukan LKM-A sebagai sumber pembiayaan bagi petani dalam sebuah kelembagaan tani Gapoktan.

 

Legalitas hukum menjadi mutlak diperlukan, terkait dengan fungsi LKM-A sebagai jasa keungan. Sampai saat ini sebagian LKM-A berlindung dibawah badan hukum koperasi serba usaha gapoktan dan sebagian kecil berbadan hukum koperasi simpan pinjam (KSP). LKM-A lainnya dikukuhkan dengan akte notaris. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengisratkan bahwa LKM diarahkan berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT). Undang-undang ini harus dipahami oleh berbagai pihak terkait dalam pemberdayaan LKM-A ke depan, agar supaya LKM-A yang sudah tumbuh dan berkembang, esksistensinya tetap berjalan.

 

KERAGAAN KINERJA LKM-A

Perkembangan  asset LKM-A tidak sepenuhnya ditentukan oleh umur (jangka waktu) berjalannya sebuah LKM-A tersebut, terbukti bahwa ada LKM-A yang berdiri tahun 2008 asetnya lebih rendah dibanding yang berdiri tahun 2009 dan sebaliknya. Kajian Hosen et al.11 fokus untuk melihat pertumbuhan asset dengan membanding tahun awal berdiri dengan asset awal rata-rata Rp. 100 juta per LKM-A dengan jumlah asset keadaan Juni tahun 2012. Percepatan pertumbuhan asset tersebut bervariasi antar LKM-A, begitu juga pertumbuhan jumlah anggota LKM-A tersebut.  Rata-rata peningkatan anggota berbanding lurus dengan peningkatan asset LKM-A (Tabel 4). Asset LKM-A menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 4-5 tahun. Peninghatan asset ini belum menunjukkan angka yang signifikan, namun ada kecenderungan meningkat berarti perguliran dana berjalan lancar. Kepercayaan masyarakat sudah mulai tumbuh dengan indicator terjadi peningkatan jumlah anggota.  Semakin banyak anggota berarti berarti potensi simpanan anggota akan semakin besar dan sekaligus akan memperkuat permodfalan LKM-A. Bila anggota sedikit dan bahkan cenderung berkurang, berarti kepercayaan masyarakat terhadap LKM-A masih kurang dan perguliran dana akan lamban dan bahkan bisa stagnan, akhirnya asset akan tidak berkembang.

Secara total selama 5 tahun program PUAP  berjalan (2008-2012) di Sumaterra Barat, LKM-A telah menyalurkan pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro sektor pertanian menurut kelompok usaha sebagai berikut: untuk pengembangan tanaman pangan 40,0%, hortikultura 15,0%, perkebunan 5,0%, peternakan 12,0%, dan sisanya 28,0 % untuk usaha non budidaya (pengolahan hasil skala rumahtangga dan pemasaran hasil skala kecil).  LKM-A adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan miikro yang tidak berbentuk bank dan juga tidak berbentuk koperasi sudah diminati khususnya oleh masyarakat tani di pedesaan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah anggota yang akses permodalan ke LKM-A (Tabel 4).

Tabel 4.  Perkembangan jumlah anggota dan asset LKM-A Gapoktan PUAP contoh pada beberapa kabupaten/kota pelaksana PUAP 2008  dan 2009 di Sumatera Barat

 

 

Kabupaten

/Kota

 

 

Tahun

 

 

Nama LKM-A, Nagari

Keadaan Awal

Keadaan Juli 2012

Pertum

buhan

Anggota

(%)

Pertum

buhan

asset (%)

Jumlah anggota

Jumlah asset (Rp.000)

Jumlah anggota

Jumlah asset (Rp.000)

Limapuluh Kota

2008

Sabatang Manjadi, Taeh Baruah, Payakumbuh

80

100.000

447

236.905,-

458,7

136,9

 

2008

Genta Kobra Prima, Koto Baru, Payakumbuh

75

100.000

167

125.190,-

123

25,2

 

2009

Bulakan Sri Cahaya, Tj. Gadang Rumah, Lareh Sago Halaban

92

100.000

207

150.131,-

125

50,1

 

2009

Sitanang Terpadu, Sitanang, Lareh sago Halaban

59

100.000

120

111.540,-

103

11,5

Tanah Datar

2008

Bina karya, Balimbing, Rambatan

90

100.000

217

228.841,-

141

128,8

 

2008

Mitra Bersama, Situmbuk, salimpaung

100

100.000

141

135.367

41

35,4

 

2009

Elok Basamo, Rambatan

76

100.000

300

161.239,-

295

61,2

 

2009

Lona Saiyo, Parambahan, V Kaum

47

100.000

111

123.500,-

136

23,5

Padang Pariaman

2008

Awan bajuntai,  V Koto Kp. Dalam

30

100.000

37

192.950,-

23

92,9

 

2008

Saiyo Sakato, Sei. Geringging

35

100.000

37

107.747,-

6,0

7,7

 

2009

Usaha Bersama, Sungai Durian, Patamuan

53

100.000

63

150.000,-

18,9

50,0

 

2009

Mitra S-3, Sei. Sariak

50

100.000

50

121.412,-

0

21,4

Solok

2008

Mutiara Sukarami, Linjung Koto Tinggi, G. Talang

100

100.000

140

 

180.141,-

40

80,1

 

2008

Telaga Zam-Zam, Bukik Sileh, Lembang Jaya

120

100.000

211

115.000,-

75,8

15,0

 

2009

Gema Lunanti, Selayo

139

100.000

145

163.638,-

4,3

63,6

 

2009

Kubang Meja, Paninjauan, X Koto Diatas

143

100.000

150

130.159,-

4,9

30,2

Hasil kajian Yekti12 yang dilakukan di Kecamatan Piyungan, Yogyakarta bahwa LKM dibawah naungan gapoktan sebagai LKM non formal lebih mengena dikalangan pelaku usaha yang ditunjukkan oleh jumlah petani (100%) yang pernah akses terhadap LKM, sedangkan ke sumber modakl lainnya seperti Bank Umum, kpoerasi, pegadaian sumber pinjaman informal lainnya relatif tendah.  Menurut Wijoyo13 bahwa LKM lebih cocok bagi pelaku usaha mikro karena sifatnya yang fleksibel dan sesuai dengan sifat dan skala usaha petani. Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian14 mengemukakan bahwa LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitsi masyarakat miskin atau berpendapatan rendah, baik untuk konsumtif maupun produktif keluarga miskin.  Dalam implementasinya LKM dianggap lebih efisien dari lembaga keuanganh yang lain karena kedekatannya pada masyarakat yang dilayani dan mengurangi biaya-biaya transaksi.

 

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Kesimpulan

(i) Usaha pertanian rakyat mempunyai konstribusi cukup besar dalam perekonomian Sumatera Barat tercermin dari kontribusi pertanian secara umum dalam BDRB. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian oleh petani kecil diperlukan sumber pembiayaan yang mudah diakses dan jasa keuangan yang murah salah satunya adalah dari LKM-A.

(ii) Jumlah LKM-A yang sudah tumbuh dan berkembang sebanyak 842 unit, berpotensi tumbuh lebih banyak sesuai jumlah gapoktan (955 unit) sampai akhir tahun 2012 yang diberdayakan melalui program PUAP Kementerian Pertanian.

(iii) LKM-A sebagai Lembaga Keuangan Mikro, fokus memberikan solusi terhadap kendala modal bagi petani kecil, sudah menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan  dengan indikator berkembangnya asset secara total sejak tahun 2008 dengan  modal awal Rp. 95,5 milyar dan pada tahun 2012 berkembang mencapai Rp. 121 milyar yang tersebar pada 955 unit gapoktan. Modal  tersebut digunakan untuk pembiayaan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan 40%, hortikultura 15%, perkebunan 5%, peternakan 12% dan usaha non budidaya (pengolahan hasil dan pemasaran) 28%.

(iv) Tantanngan ke depan adalah system pendampingan yang mampu memacu percepatan pemberdayaan LKM-A dan legalitas hukum yang cocok.

Saran Kebijakan

Saran ke depan adalah LKM-A sebagai sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha produktif petani, perlu mendapat perhatian serius dalam bentuk pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan oleh pemangku kepentingan menuju keswadayaan, profesional dan legal.

DAFTAR PUSTAKA

  1. BPS Sumatera Barat. 2012. Sumatera Barat Dalam Angka. Badan Pusat Statistik dan Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Padang.
    1. 2. Kementan.  2008. Pedoman umum Program Pengembangan Usaha  Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2008.  Departemen Pertanian. Jakarta.
    2. Kementan, 2013. Pedoman umum Program Pengembangan Usaha  Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2013.  Kementerian Pertanian. Jakarta
    3. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.  2010. OBMNE ”Outcome Based Monitoring and Evaluation). Petunjuk Teknis.   BBP2TP Bogor, Badan Litbang Pertanian.
    4. Astuti, M dan Joko Christanto. 2000. PRA berperspektif SAGA (Socio-Economic and Gender Analysis).  Modul Lokakarya SAGA. Kerjasama ARM-II Badan Litbang Pertanian dengan PSW-UGM. Yogyakarta.
    5. Bappeda 2012. Road map penguatan system inovasi daerah (SIDa) Propinsi Sumatera Barat.  Badan Perencanan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Padang.
    6. Sekretariat PUAP, 2012. Laporan perkembangan PUAP 2008-2012 di Sumatera Barat.  Sekretariat PUAP. Tim Pembina Pembina PUAP Provinsi Sumatera Barat.
      1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. 2012. Profil LKM-A “ Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis”.  Dinas Pertanian Tanaman pangan Provinsi Sumatera Barat. Padang.
      2. Badan PSDM Pertanian.  2007. Konsep Dasar LKM-Agribisnis.  Materi dalam TOT PUAP di Ciawi 2007.
      3. Hendaryana R. 2010. Apresiasi pengelolaan dan operasional LKM-Agribisnis. Petunjuk operasional. BBP2TP Bogor, Badan Litbang Pertanian.
      4. Hosen, N., Harmaini, Nirwansyah dan Nurnayetti. 2012. Akselerasi Adopsi Inovasi dan Pengembangan LKM-A pada kegiatan Usaha Bersama Berbasis Komoditas Gapoktan pelaksana PUAP tahun 2008 dan 2009 di Sumatera Barat. Laporan Teknis.  BPTP Sumatera Barat.
      5. Yekti, A. 2009. Peranan Lembaga Keuangan Formal dan Informal bagi masyarakat pertanian di Indonesia. Jurnal pertanian.  STTP Yogyakarta. Hal 91-103.
      6. Wijoyo, Wiloeyo Wiryo. 2005.  Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan. Jurnal “ kajian Ekonomi dan Keuangan” edisi khusus Desember 2005. Jakarta.
      7. Direktorat Pembiayaan. 2004. Kelembagaan dan pola pelayanan keuangan mikro untuk sektor pertanian (pedoman dan kebijakan). Direktorat Pembiayan-Direjen BSP. Kementerian Pertanian. Jakarta.

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype