JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Sepenggal Cerita Tentang Sisi Lain BPTP

Banyak yang tidak mengetahui jika BPTP bukan hanya ditugaskan untuk memajukan pertanian dan mensejahterakan petani Indonesia. Akan tetapi semenjak tahun 2008 BPTP menjadi lembaga ad hoc yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertanian dalam hal pelaporan keuangan dan mempertanggungjawabkan langsung kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan ( Biro KP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2008 tentang penunjukan BPTP se Indonesia sebagai Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). Sebuah kegiatan unik dan menarik karena bertugas antara lain mengkonsolidasikan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Laporan Keuangan (LK) serta melakukan pembinaan terkait akuntansi pemerintahan kepada satuan kerja (satker) yang menerima anggaran dari Kementerian Pertanian.

Dalam rangka memfasilitasi dan memudahkan para penyusun LBMN, Biro KP melakukan terobosan besar dengan membuat aplikasi LBMN di 2008, dimana aplikasi

tersebut terkoneksi langsung dengan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAİ). Aplikasi ini selalu disempurnakan dari tahun ke tahun mengikuti update aplikasi SAİ serta mengakomodir permintaan auditor.

Pada tahun ini Biro KP menggandeng 6 Sekretariat UAPPA/ B-W (Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) untuk menyusun format LBMN dalam rangka penyeragaman format yang nantinya dituangkan di aplikasi. Acara yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata Depok dari tanggal 23-25 Mei 2018 ini dibuka oleh Kepala Biro KP, Ir. Widono, MM. Dalam sambutan di saat pembukaan beliau menyampaikan bahwa LBMN adalah pernyataan terkait keadaan realisasi anggaran belanja modal yang harus informatif dan format baku sangat dibutuhkan karena format yang berbeda menjadi peluang temuan serta dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi antara satker, UAPPA/B-W dan Eselon I.

Kegiatan yang melibatkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab LBMN tingkat wilayah ini dikemas dalam bentuk diskusi terbuka sehingga mampu mengakomodir kebutuhan satker dan Sekretariat UAPPA/B-W sehingga LBMN lebih gampang dipahami dan informatif.

Sebuah hal menarik karena format Sekretariat UAPPA/B-W Sumatera Barat dijadikan acuan format untuk disempurnakan menjadi format baru. Semoga kegiatan ini dapat memudahkan para penyusun LBMN sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mampu dipertahankan dari tahun ke tahunnya. Bravo pionir aplikasi LBMN, bravo pejuang WTP Kementerian Pertanian. Hotel Bumi Wiyata, Depok. (Susi)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)